MENU
Sesuai dengan program kerja yang berkesinambungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran dan Seminar "Jakarta Food Security Summit (JFFS)-4", mulai hari ini tanggal 8-9 Maret 2018.
Kegiatan ini sudah diawali sejak tahun 2010, dan kemudian secara berturut-turut diadakan pada tahun 2012, 2015 dan pada tahun 2018 ini.
JFFS ini pada intinya merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani mengatakan, untuk JFFS-4, kami menetapkan tema "Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan".
"Penetapan tema kali ini atas dasar kenyataan bahwa ketimpangan ekonomi masih mewarnai sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik menyangkut lahan, kesempatan pembiayaan dan pasar serta kemampuan dan ketrampilan SDM," ujar Rosan saar pembukaan JFSS ke-4 di JCC, Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Ia menambahkan, dalam hubungan ini Kadin melihat perlu terus dikembangkan kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sehingga dapat menciptakan swasembada dan ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, yang pada gilirannya akan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan.
Seperti diketahui, pada bulan Februari 2018, penduduk dunia berjumlah sekitar 7,6 miliar orang dan pada tahun 2050 penduduk dunia diproyeksikan melonjak menjadi 9,8 miliar atau hampir 10 miliar orang.
Sementara itu penduduk Indonesia kini sudah berjumlah 265 juta orang, pada urutan ke 4 setelah Amerika, India dan China, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan menembus angka 300 juta orang.
"Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka untuk dapat memberikan jaminan pangan kepada pertambahan penduduk tersebut, diperlukan jaminan ketersediaan pangan yang memadai," terangnya.
Menurut Rosan, pertambahan penduduk tersebut, mengakibatkan persoalan pangan menjadi perhatian utama dunia.
Segala daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah di dunia untuk menciptakan ketahanan pangan, baik memalui program swasembada atau bahkan mengimpor, demi menjaga adanya stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Ketimpangan sangat menyolok apabila kita mengkaitkan antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk di Jawa dan luar Jawa. Hampir 40% dari luas persawahan yang ada (8,1 juta Hektar) terkonsentrasi di pulau Jawa. Padahal luas Jawa hanya 7% dari luas daratan Indonesia sebesar 181 juta Hektar.
"Ironisnya 60 persenpenduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa bermukim di pulau Jawa. Akibatnya, lahan sawah di pulau Jawa setiap tahun semakin tergerus dan "hilang" sekitar 100 ribu Ha, karena beralihnya fungsi persawahan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, kondisi tersebut mengakibatkan upaya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional menjadi semakin sulit diwujudkan.
Mengatasi kendala tersebut, tambahnya, perlu dikembangkan program ekstensifikasi lahan pertanian, terutama diluar Jawa.
Program ekstensifikasi tersebut diharapkan tidak terhambat oleh adanya ketentuan bahwa 70 persen dari total luas daratan sebesar 124130 juta Hektar diperuntukkan bagi Kawasan Hutan.
"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tanpa ketersediaan lahan yang cukup, program swasembada dan ketahanan pangan nasional akan sulit tercipta," tutur Rosan.
Kadin Kota Semarang diwakili oleh Teguh Tri Rohadi Komite Tetap Agrobisnis dan Tanaman Industri.
